Tangkap Maling Cilik, Polisi Tempuh Diversi Kasus

Satuan reserse kriminal Polres Tulungagung berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Pengungkapan kasus tersebut juga berkat bantuan dari masyarakat yang peduli dengan keamanan dilingkungannya.

Hasil dari pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan pelaku berinsial SA (15), warga Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Tulungagung. SA ditangkap warga di area lapangan Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo pada Jum’at (27/2/2015), sekitar pukul 22.00 WIB.

SA yang protolan sekolah menengah pertama (SMP) ini tertangkap tangan saat mencuri sepeda motor Honda Beat warna biru nopol AG 2245 TB milik Supari (69), warga Dusun Tamanan, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, Rabu (25/2/2015), sekitar pukul 23.30 WIB di rumah korban.

Menurut pengakuan SA di hadapan polisi, ia nekat mencuri karena berkeinginan memiliki sepeda motor namun tidak mampu untuk membeli. Kasus tersebut ditangani oleh jajaran Polsek Karangrejo dan kini memasuki proses penyidikan lebih lanjut.

Kronologi pencurian, SA pada malam kejadian masuk ke rumah korban Supari melalui jendela samping. Ia melakukannya dengan cara mencongkel jendela menggunkan peralatan sejenis pisau dan obeng besar.

Ketika sudah berada di dalam rumah, SA langsung menyasar semua laci dan brankas untuk mencari uang atau barang yang bisa dijarah. Namun karena tidak mendapatkan barang incarannya, SA akhirnya hanya mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di dalam rumah. Kebetulan, SA berhasil mendapari keberadaan kunci motor di atas kulkas atau almari es. Sepeda motor yang sudah ditangan pun lalu dibawa kabur melalui pintu belakang rumah Supari. “Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban,” terangnya.

Aksi kejahatan SA akhirnya terungkap secara tidak sengaja saat salah seorang kerabat Supari yang tidak sengaja mengenali ciri-ciri sepeda motor yang hilang dan tengah di kendarai orang lain saat melintas di sekitar lapangan Desa Sembon, Jum’at (27/2/2015) malam. Karena curiga, pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan. Saat itulah terbongkar tindak kriminal SA yang juga dikenali saksi sebagai tenaga buruh di sentra kerajinan etalase almunium di depan rumah Supari.

“Saksi ini sempat melakukan interogasi terhadap SA, namun jawabannya selalu berbelit-belit sehingga dia akhirnya dibawa ke Mapolsek Karangrejo untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Kapolsek Karangrejo, AKP Supriyanto.

Sempat dilakukan verifikasi data dan dokumen kendaraan selama berada di Mapolsek kararejo. Namun SA tidak bisa menunjukan surat kendaraan dan mengakui jika motor tersebut bukan milik dia melainkan hasil dari pencurian beberapa hari yang lalu.

“Pelaku akhirnya mengaku jika motor tersebut hasil curian beberapa hari yang lalu. Dia nekat mencuri karena berkeinginan memiliki sepeda motor,” lanjutnya.

Diversi Kasus Anak

Setelah dianggap cukup bukti awal, SA pun ditahan di Mapolsek Karangrejo. Namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi memutuskan untuk menempuh jalur diversi terlebih dahulu. Senin (2/3/2015) pihak korban dan Bapas (Balai Permasyarakatan) dari Kediri akan dihadirkan guna dilakukannya diversi. ”Kami akan melakukan diversi terlebih dahulu, karena pelaku masih dibawah umur, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang penyidik,” tegasya.

Perlu diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan tersangka anak di luar peradilan pidana umum atau biasa disebut dengan istilah “diversi” menjadi prioritas utama jajaran Kepolisian Resort Tulungagung. Dalam kurun satu tahun terakhir, data di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tulungagung mencatat sedikitnya ada tiga tindak pidana yang diselesaikan melalui mekanisme diversi. Namun dari ketiga kasus itu, baru satu yang sudah mendapatkan putusan pengadilan melalui mekanisme diversi. Tiga kasus dengan pelaku / tersangka anak yang telah ditangani itu meliputi kasus penganiayaan, kasus pengeroyokan, serta pencurian.

“Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (UPPA), sudah melaksanakan peradilan anak melalui pendekatan diversi sejak setahun terakhir,” kata Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Edy Herwiyanto.

Ia menambahkan, dalam proses diversi yang perlu dihadirkan dari pihak orang tua korban jika korban masih anak, pelaku anak dan orang tua pelaku yang juga melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, polisi juga wajib menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), guru atau kepala sekolah apabila pelaku masih berstatus pelajar (apabila pelaku bukan pelajar bisa menghadirkan kepala desa, Balai Permasyarakatan (BAPAS) serta pekerja sosial.

Kehadiran berbagai pihak tersebut dimaksudkan untuk menjembatani peradilan anak agar tercapai kesepakatan antara pelaku dengan korban. Ia menjelaskan, diversi terhadap kasus yang melibatkan anak di bawah umur wajib diberlakukan mulai dari tujuh hari sejak dimulai proses penyidikan, hingga selama tiga puluh hari atau satu bulan.

“Namun tidak semua tindak pidana yang melibatkan anak selalu bisa dilakukan diversi,” ujarnya, menggarisbawahi.

Edy menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kasus peradilan anak bisa dilakukan diversi, salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”Jika memenuhi persyaratan tersebut maka diwajibkan untuk dilakukan diversi terlebih dahulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, syarat penyelesaian secara diversi harus ada kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku. Apabila diversi menemukan kesepakatan damai, maka pihak penyidik meminta penetapan kepada pengadilan. Diversi kemudian turun sehingga polisi bisa menghentikan penyidikan. Namun apabila diversi gagal, imbuhnya, maka berkas penyidikan harus segera dilimpahkan kejaksaan.

“Setiap diversi harus diupayakan untuk menuju kesepakatan damai antara korban dengan pelaku,” tandasnya.

Menurut dia, dalam proses penyidikan terhadap pelaku anak, serta berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik dalam hal ini dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama delapan hari. Dalam konteks penanganan berlanjut seperti ini, tim penyidik atau penuntut wajib menempatkan tersangka anak di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berada di bawah naungan departemen sosial.

Komentar